Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan PerlawananSita Eksekutorial dari Para Pelawan untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pclawan yang jujur, beritikad baik dan benar;

3. Menyatakan pengajuan perkara oleh Para Pelawan beralasan hukum;Tanah Nomor Persil 108. III Kohir C Nomor 970 denganluas 156 da (1560 m2 atas nama Bodjonagara Karesidenan Priangan,yang kemudian tercatat dalam Register Padjak Tanah beralih nama kepada pihak lain dari dahulu sampai sekarang dengan batas-batas sebagai berikut:Utara :Saad; Timur : Sadri;Selatan :Lily;Barat : Sarma (Yang saat ini menjadi Jalan Sukamulya);DanTanah warisan dari Almarhumah Idjah binti Umar berdasarkan Kikitir No. C 970 Persil 108 dengan luas 425 da (4250 m2) yang terletak di Jalan Sukamulya RT 05 RW 06,Kelurahan Sukagalih,Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat;Utara :Saad;Timur              : Jalan Sukamulya (Depan Kantor Kecamatan Sukajadi);Selatan :Jatmiko;Barat : Hotel Aston, Saad, Wapi;

5. Menyatakan Terlawan I - Terlawan XLII adalah Terlawan yang tidak baik, tidak jujur,dan tidak benar;

6. Menyatakan bahwa Objek tanah dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 5tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Anastasia Zaidulfar,SH, Notaris di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, antara Maulana Harry sebagai Pembeli dengan Ir.H.Luthfi Hamid sebagai Penjual tidak berada dalam lokasi tanah milik Para Pelawan berdasarkan Kepemilikan tanah nomor persil 108. III kohir C nomor 970 atas nama Idjah;

7.Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung berupa Penetapan Pelaksanaan Teguran Eksekusi Nomor 9/Pdt.Eks/PUT/2017/PN Bdg tanggal 21 Februari 2017,Pelaksanaan Pertama Teguran Eksekusi pada tanggal 8 Maret 2017, dan Penetapan      Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor 9/Pdt.Eks/PUT/2017/PN Bdg tanggal 27 April 2017yang ditujukan kepada Susi Laelawati dan Kurniasih (Termohon Eksekusi) sebagai tindak 487/PDT.G/2014/PN.BDG tanggal 14 April 2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 1595 K/Pdt/2016 tanggal 23 Agustus 2016 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.